Panduan Uang Pesangon & Kompensasi PHK: Uang Pesangon (UP), Masa Kerja (UPMK) & Hak Karyawan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah peristiwa ketenagakerjaan yang berat dan menuntut pemahaman regulasi hukum yang jernih agar hak kompensasi finansial pekerja terlindungi secara adil. Dalam hukum ketenagakerjaan modern, paket kompensasi pengakhiran hubungan kerja umumnya terdiri dari tiga komponen utama: Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang Penggantian Hak (UPH).
Di Indonesia, formula perhitungan standar mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya (PP 35/2021). Besaran hak pesangon dan UPMK berjenjang mengikuti durasi masa kerja karyawan, dikalikan dengan faktor pengali yang ditentukan oleh alasan penyebab terjadinya PHK (efisiensi perusahaan, pailit, merger, pensiun, atau sakit berkepanjangan). Sebagai ilustrasi umum, seorang karyawan dengan masa kerja 6 tahun dan upah pokok + tunjangan tetap Rp 10.000.000 per bulan berhak atas UP 7 bulan upah (Rp 70.000.000) dan UPMK 3 bulan upah (Rp 30.000.000), menghasilkan total kompensasi normatif sebesar Rp 100.000.000 (sebelum dipotong pajak PPh 21 pesangon final dan disesuaikan faktor pengali alasan PHK terkait).
Kalkulator pesangon ini memodelkan simulasi hak normatif secara privat di perangkat Anda, memberikan tolok ukur acuan yang transparan sebelum penandatanganan perjanjian bersama.
Arsitektur Inti & Rumus Matematis
Total_Hak_PHK = ( Faktor_Alasan × UP ) + ( Faktor_Alasan × UPMK ) + UPH
Akumulasi komponen hak pesangon dan penghargaan masa kerja yang dikalikan koefisien alasan pemutusan hubungan kerja.
Praktik Terbaik & Panduan Penting
- Pastikan Komponen Upah yang Menjadi Dasar Perhitungan: Dasar perhitungan pesangon adalah upah pokok ditambah seluruh tunjangan tetap bulanan (tunjangan tidak tetap seperti uang transport kehadiran harian tidak diperhitungkan).
- Pahami Pengaruh Alasan Terjadinya PHK: Alasan pengunduran diri sukarela (resign) secara normatif undang-undang tidak berhak atas Uang Pesangon (UP), melainkan uang pisah dan penggantian hak cuti yang belum gugur.
- Perhitungkan Pemotongan Pajak Penghasilan Final: Uang pesangon yang dibayarkan sekaligus dikenakan PPh 21 Final dengan tarif berjenjang (bebas pajak hingga Rp 50 juta, 5% untuk Rp 50–100 juta, dst.).
- Pelajari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan: Jika PKB atau peraturan perusahaan menjanjikan formula pesangon yang lebih tinggi daripada undang-undang, maka ketentuan yang lebih menguntungkan pekerja itulah yang wajib digunakan.